Meulaboh , Bratapos.com – Menyikapi demo warga mengatasnamakan aliansi gerakan masyarakat anti pejabat amoral (Gempar) yang melakukan aksi damai beberapa hari lalu didepan gedung DPRK kabupaten Simeulue terkait polemik video yang diduga konten nya Bupati Erly Hasim dituding praktisi hukum kental muatan politisi.
Aksi protes masyarakat Simeulue yang kemudian direspon cepat oleh DPRK dengan membuat panitia khusus (pansus) untuk menginvestigasi dan mendalami masalah terkait tersebut sampai akhirnya mengundang dua kali Bupati Erly Hasim. Namun Erly tidak pernah hadir ke gedung dewan.
Praktis hukum yang juga akademisi universitas Teuku Umar (UTU) Meulaboh, Yunus Bidin.M.Hum bratapos.com, Sabtu (03/08/2019) mengatakan, kasus Bupati Erly Hasim diduga sangat kental denganmuatan politis.
Saya melihat muatan politis dan seperti diorganisir oleh para elit politik kepulauan tersebut,”kata Yunus.
Menurutnya, semua gerakan disana merupakan upaya pihak-pihak yang tidak senang dengan kepemimpinan Bupati Erly Hasim selama ini.
Gerakan politik itu, tidak mendidik dan kejadian tersebut sesungguhnya sangat disayangkan. Karena pemerintahan kabupaten Simeulue sedang gencar-gencarnya melakukan terobosan pembangunan dengan melakukan lobi-lobi dana ke pemerintah pusat.
“Upaya lobi-lobi anggaran kepemerintahan pusat, dilakukan Bupati Erly agar cepat terwujudnya berbagai sektor pembangunan di Simeulue yang masih jauh tertinggal dibandingkan dengan kabupaten induk dan kabupaten pemekarannya lainnya, sehingga suatu saat nanti bisa setara dengan mereka,” urai alumni Muhammadiyah ini memberi pandangan.
Semestinya, sebut Yunus, para politisi di kepulauan tersebut mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya membangun oleh Bupati Erly Hasim. Bukan justru mempersoalkan sesuatu yang sifatnya, remeh temeh dan belum tentu kebenarannya.
Kental nya muatan politik dapat terlihat kembali dari cara kerja tim pansus yang terkesan cepat seperti kilat, hanya dalam waktu tiga hari kemudian langsung dianggap cukup lalu menyimpulkannya dengan segera menggelar sidang paripurna sekaligus menyatakan pendapat terhadap masalah tersebut.
” Jika seperti ini mekanisme kerja tim pansus, maka keberadaan tim tersebut patut dipertanyakan kredibilitas dan legitimasi nya,” katanya tegas.
Lebih lanjut ia menjelaskan, dibentuk nya tim pansus sah-sah saja dalam merespon dinamika yang terjadi di masyarakat, sebab pansus itu merupakan instrumen kelengkapan DPRK bersifat politis sekaligus representasi. Namun dalam melaksanakan fungsi dan tugas nya tidak boleh mengenyampingkan proses-proses dalam hukum, baik aspek formil maupun aspek materil.
Yang dimaksud Yunus, seperti meminta keterangan atau klarifikasi para pihak terkait dengan permasalahan tersebut. Mencari siapa yang membuat rekaman dan siapa yang mengedarkan video tersebut. Perlu juga meminta pandangan serta keterangan ahli. Baik ahli yang berkaitan dengan ITE maupun ahli hukum pidana, sehingga kinerja pansus dapat dipertanggungjawabkan di kemudian hari.
Jadi mekanisme itu harus dilalui, sehingga dewan bisa mempertanggungjawabkan baik secara politik maupun secara hukum dikemudian hari,” tutup nya.
Reporter: Cendra
Editor / Publisher : zai