SINTANG KALBAR , Bratapos.com -Bambang Iswanto Tim Lembaga Tindak menyampaikan tetang isue yang berkebang jumlah Dana Desa (DD) akan terus meningkat. Tapi sebelum membaca isue ini lebih luas, ada baiknya Anda tahu apa yang disebut sebagai Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan untuk Desa yang ditransfer melalui Anggaran Belanja Daerah Kabupaten/Kota. Dana ini digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Memasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Sedangkan Alokasi Dana Desa (ADD) adalah merupakan bagian dari dana perimbagan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah/Kabupaten untuk Desa paling sedikit 10 persen yang pembagiannya untuk Desa secara proporsional dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. (DAK) Maka intinya, (ADD) adalah bagian Keuangan Desa yang diperoleh dari hasil bagi hasil Pajak Daerah dan bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Desa yang dibagikan secara proporsional. Itulah Dana Desa yang kini sedang menjadi isue besar di tingkat Nasional.
Lalu kenapa masalah ini menjadi isue nasional ? Ada beberapa hal yang membuat isue mengenai Dana Desa meraksasa:
Pertama, dari besaran alias angka dana desa yang direncanakan bakal terus membesar, membuat semua mata beralih ke isu ini. Pemerintah saat ini memang menempatkan pembangunan Indonesia dari pinggiran dan itu berarti adalah desa, sebagai prioritas pembangunan. Jadi, pemerintah sedang mensupport terhadap berbagai perkembangan desa. Ini adalah wacana cukup baru karena sebelumnya, desa dianggap hanya bagian dari struktur di atasnya. Tapi sekarang desa memiliki kewenangan mengatur dirinya sendiri menuju kesejahteraan bagi warganya.
Untuk mendorong desa menjadi desa sejahtera dengan kekuatan swadaya maka pemerintah lantas mengucurkan dana desa dengan jumlah lebih besar dan memberikan kewenangan penuh pada desa dalam hal pengelolaan dana desanya itu. Kekuatan desa ini bukan main-main melainkan berpayung UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Tahun 2018 pemerintah mengalokasikn dana Rp. 60 Triliun, sama dengan 2017 lalu. Rencana mengucurkan Rp. 120 triliun ditunda tahun 2019 karena berbagai pertimbangan.
Nah, besarnya dana yang digelontorkan ke desa sekaligus besarnya inilah salahsatu yang membuat isu ini menjadi besar. Siapa yang tidak tertarik dengan tumpukan rupiah? Masalahnya adalah, hingga detik ini bangsa ini masih belum lepas dari cengkeraman korupsi di berbagai level. Dari Menteri, Gubernur, Bupati, dan DPRD yang digelandang KPK, belum termasuk pejabat lain yang masuk bui gara-gara korupsi.
Dengan fakta banyakya kasus korupsi di kalangan perangkat negara dan ini sama sekali bukan rahasia lagi, bagaimana bisa desa terhindar dari kemungkinan yang sama alias korupsi dana desa? Isu ini terus merebak dan fakta mirisnya, Satgas Dana Desa hingga pertengahan 2017 lalu telah menerima 10.000 lebih aduan mengenai dugaan penyalahgunaan dana desa di seluruh Indonesia. Dari jumlah itu lebih dari 200 perangkat desa harus menghadapi meja hijau dan penjara gara-gara menyalahgunakan dana desa-nya.
Berbagai tantangan yang saat ini dihadapi Negara tercinta ini menuju Program Membangun Mesejahteraan Desa. Berbagai tantangan itu pula yang membuat isu dana desa makin kencang berhembus. Akankah dana desa berhasil membangun desa? Jawabannya ada pada keyakinan dan kesungguhan kita sendiri, untuk mengawasi kegiatan yang ada didesa desa supaya dana desa tidak disalah gunakan.maka dari itu Bambang Iswanto dari lembagaTim Investigasi Dan Analisis Korupsi Indonesia menyurati Pemdes Sintang untuk segera menyikapi laporan dari Lembaga TINDAK Indonesia agar segera memanggil kades kades yang diduga melakukan penyelewengan Dana desa.
Reporter : (Alex)
Editor / publisher : zai