MEDAN, BrataPos.com – Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi diminta masyarakat Sumatera Utara agar segera berkoordinasi dengan Komisariat Utama PT. Bank Sumut untuk memberikan tindakan tegas kepada oknum yang kedapatan berduaan didalam kamar Hotel Garuda Binjai diduga sedang memadu kasih tanpa ikatan yang sah. Pejabat tinggi perbankan di PT.Bank Sumut ini mengkomandoi Divisi Manajemen Resiko membawahi cabang cabang. Media Bratapos menerbitkan pemberitaan yang pertama kali membongkar konspirasi dugaan mesum yang awalnya disembunyikan dari publik oleh Kasatpol Pamong Praja Pemkot Binjai Otto terkait pejabat PT.Bank Sumut tersebut.
Hal ini terungkap dari jawaban Kasatpol PP menghindar dari pertanyaan wartawan Bratapos (31/12/2019) “inisialnya “SR” dan bukan warga Binjai…”.Namun saat dikonfirmasi melalui Via handphone(3/1/2020) Kasatpol PP membenarkannya ”Benar pak ada yang bernama Syahmirdan Siregar(bukan inisial awal_SR) dan pasangannya bernama panggilan Sri warga Binjai” ungkap Kepala Satpol PP yang berjanji akan memberikan data kedua pasangan yang bukan Muhrim tersebut kepada Bratapos. Saat dikonfirmasi jumlah pasangan yang diamankan di Hotel Garuda kenapa berkurang satu pasangan yang seharusnya tertulis 7 pria dan 7 wanita kenapa dipublikasikan 6 pria dan 6 wanita “ data sama saya lengkap kok pak tujuh pasangan” elak Otto.
Ketua umum FoRSU (Forum Rakyat Sumatra Utara) meminta secara tegas “ Kasatpol PP Pemkot Binjai agar tidak melakukan hak istimewa terhadap oknum-oknum seperti “S.Srg” ini dan meminta agar gubernur Sumatera Utara untuk segera mencopot jabatan yang bersangkutan”. Ungkap Faisal kepada Bratapos. “Perilaku “S.Srg” yang terjaring Operasi PEKAT bukanlah mencerminkan sebagai wibawa seorang pejabat tinggi PT.Bank Sumut, yang dilakukan “S.Srg” tersebut sangat mengecewakan masyarakat Sumatera Utara yang diagung-agungkan SUMUT BERMARTABAT, seyogyanya “S.Srg” harus berhati-hati dalam memberikan contoh yang baik kepada jajaran dan bawahannya bukan malah sebaliknya.”lanjut Faisal. “Apa pagi notabenenya Satpol PP Pemkot Binjai melakukan Razia gabungan secara resmi jadi tidak boleh ada penghilangan data hasil dari pada Razia, apa lagi sampai menutup-nutupinya” tegas Ahmad Faisal Nasution. “Bukan tidak mungkin jika perselingkuhan pejabat sepeti ini dapat melahirkan tindakan korupsi kolusi dan nepotisme dikarenakan yg bersangkutan menduduki jabatan penentu pada perkreditan pinjaman yg dapat merugikan ke uang ngan bank Sumut”. ungkap Faisal aktivis Penggiat anti korupsi.
“Gubernur Sumatera Utara sudah selayaknya menindak dengan tegas dan keras “S.Srg” tersebut dengan mencopot seluruh pejabat yang kedapatan melakukan perbuatan asusila serta mesum”. Ditegaskan oleh Faisal Ketua Umum FoRSU. “Bagaimana gubernur Sumut memandang perilaku bejat pejabat seperti ini jika Pejabat tersebut masih memberikan contoh yang bertolak belakang dengan semboyan bermartabat, Ini salah satu perbuatan para pimpinan yang akan menghancurkan martabat birokrat “. Ungkap Faisal menutup Statementnya.
Reporter : team Bratapos
Editor : hd
Publisher : jml